Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) agar mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap notaris dapat berjalan efektif, transparan, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, sinergi ini menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris yang berperan langsung dalam pelayanan hukum masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Dewan Kehormatan Wilayah menyampaikan berbagai dinamika dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan, termasuk tantangan dalam penyelarasan antara penegakan kode etik dan pengawasan administratif. Diskusi juga menyoroti perlunya kejelasan batas kewenangan antara Kementerian Hukum sebagai pembina jabatan dan Dewan Kehormatan sebagai lembaga etik, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan pelanggaran etik maupun administratif.
Kegiatan ini menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi serta merancang agenda kolaboratif seperti seminar, sosialisasi, dan forum diskusi bersama antara Kanwil Kemenkum Sumut dan Dewan Kehormatan Wilayah INI. Melalui upaya ini, diharapkan pembinaan terhadap notaris di Sumatera Utara dapat berjalan lebih terarah, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan hukum yang berintegritas dan berpihak pada kepentingan masyarakat.