Kegiatan yang digelar secara daring ini diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah dan UPT Pemasyarakatan di Indonesia termasuk Lapas Perempuan Medan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan di tingkat Unit Pelaksana Teknis.
Dalam arahannya, Brigjen Pol. Drs. Mashudi menyampaikan arahan terkait implementasi Asta Cita Presiden, khususnya poin-poin 1, 4, 7, dan 8, yang menjadi prioritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ia juga memaparkan 7 poin Program Akselerasi yang menjadi fokus bidang Pemasyarakatan.
“Seperti program Menteri, saya mengajak rekan-rekan jajaran Pemasyarakatan untuk Memberantas Peredaran Narkoba dan Pelaku Penipuan berbagai modus dengan rutin melaksanakan razia, Memperdayakan Warga Binaan untuk mendukung ketahanan pangan, Penguatan dan peningkatan pendayagunaan Warga Binaan untuk menghasilkan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bantuan Sosial kepada Keluarga Warga Binaan yang kurang mampu, serta Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding yang ada,” ucap Mashudi.
Mashudi juga menambahkan program ketahanan pangan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia dengan berinovasi kemudian Warga Binaan yang bekerja wajib mendapatkan premi dan ditabung. Selain itu beliau juga mewanti-wanti agar penyelenggaraan Bahan Makanan bagi Warga Binaan harus sesuai dengan kontrak yang telah disetujui.
Pengarahan ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran pemasyarakatan untuk menyelaraskan visi dan misi dengan program strategis yang telah ditetapkan. Dengan arahan yang konkret dan terukur, diharapkan seluruh UPT Pemasyarakatan, termasuk Lapas Karanganyar, mampu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan mendukung pemberdayaan warga binaan secara optimal.(Rel)