Bos com,MEDAN – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan menyampaikan 11 poin aspirasi kepada pimpinan DPRD Kota Medan dalam audiensi yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Kota Medan, Senin (20/7).
Rombongan HMI dipimpin Ketua HMI Cabang Medan, Cici Indah Risky bersama pengurus dan diterima Ketua DPRD Kota Medan Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B., didampingi Wakil Ketua DPRD Rajuddin Sagala dan Zulkarnain, serta Anggota DPRD Kota Medan Agus Setiawan.
Dalam pertemuan tersebut, HMI menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdialog langsung dengan pimpinan DPRD. Cici berharap ke depan setiap aksi penyampaian aspirasi mahasiswa dapat diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan.
"Kami ingin setiap kali melakukan aksi penyampaian aspirasi dapat diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan. Kami berharap pimpinan DPRD selalu membuka ruang dialog dengan mahasiswa," ujar Cici.
Selain itu, HMI menyoroti berbagai persoalan yang dinilai mendesak di Kota Medan, mulai dari maraknya aksi kriminalitas dan begal, tingginya peredaran narkoba, hingga kesejahteraan guru honorer.
Menurut Cici, kasus tawuran dan begal yang terjadi belakangan ini harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
HMI juga menyinggung masih rendahnya penghasilan guru honorer yang disebut hanya sekitar Rp850 ribu per bulan.
"Kami prihatin dengan nasib guru honorer yang hingga kini masih menerima gaji sekitar Rp850 ribu per bulan. Kondisi ini tentu perlu mendapat perhatian pemerintah," katanya.
Tak hanya itu, HMI menyoroti maraknya penyalahgunaan narkoba, khususnya di wilayah Kecamatan Medan Timur.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan di Kota Medan.
Ia menegaskan DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pengawasan, penganggaran, dan legislasi, sehingga seluruh aspirasi yang disampaikan akan diteruskan sesuai kewenangan.
Terkait permintaan agar Ketua DPRD menerima langsung setiap aksi mahasiswa, Wong menjelaskan bahwa pimpinan DPRD telah membagi tugas penerimaan aspirasi.
"Siapa pun pimpinan yang menerima aspirasi, itu mewakili lembaga DPRD. Saat aksi sebelumnya saya sedang menjalankan tugas di Jakarta sehingga aspirasi diterima Wakil Ketua DPRD," jelasnya.
Wong mengungkapkan pihaknya juga telah membawa sejumlah aspirasi mahasiswa ke DPR RI dan menyerahkannya kepada Badan Aspirasi Masyarakat melalui anggota DPR RI Adian Napitupulu agar mendapat tindak lanjut.
"Kami tidak ingin aspirasi mahasiswa hanya berhenti di DPR RI. Kami akan terus mengawal agar benar-benar ditindaklanjuti," tegas Wong.
Menanggapi hal itu, Ketua HMI Cabang Medan meminta agar dokumentasi penyampaian aspirasi ke DPR RI juga diberikan kepada HMI sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota.
Dalam audiensi tersebut, Wong juga menyinggung persoalan antrean BBM di Kota Medan. Ia mengaku pernah mendatangi Pertamina untuk menyampaikan keluhan masyarakat, namun tidak berhasil bertemu dengan pihak yang berwenang.
Meski demikian, ia memastikan komunikasi dengan anggota DPR RI terus dilakukan guna mencari solusi atas persoalan distribusi BBM.
Selain itu, Wong turut menyoroti proyek Bus Rapid Transit (BRT) yang dinilai menimbulkan kemacetan di sejumlah ruas jalan Kota Medan. Menurutnya, proyek pemerintah pusat tersebut seharusnya dibarengi koordinasi yang lebih baik dengan Pemerintah Kota Medan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnain menegaskan DPRD tetap membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa dan siap meneruskan setiap aspirasi ke pemerintah pusat maupun instansi terkait.
Ia juga berharap setiap rencana aksi unjuk rasa dapat diinformasikan lebih awal agar pimpinan DPRD dapat menyesuaikan jadwal dan menerima langsung aspirasi mahasiswa.
Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dengan membahas berbagai isu strategis yang berkembang di Kota Medan.
Di akhir audiensi, HMI Cabang Medan secara resmi menyerahkan dokumen berisi 11 poin tuntutan dan aspirasi mahasiswa kepada pimpinan DPRD Kota Medan sebagai bahan tindak lanjut dari pertemuan tersebut. (JN)