Menteri HAM RI Berkaborasi Dengan Perdana Menteri SHRu PABRITA

Bos com,MEDAN- Menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan agenda fundamental yang tidak dapat dijalankan secara parsial. Isu HAM senantiasa bersinggungan dengan dimensi politik, sosial, budaya, hingga ekonomi, sehingga membutuhkan perspektif yang luas dan pendekatan kolaboratif. Pelaksanaannya menuntut sinergi antar lembaga, organisasi masyarakat sipil, hingga pemerintah lintas sektor yang berkomitmen menghadirkan keadilan serta perlindungan bagi setiap individu tanpa terkecuali. Dalam konteks global, kerja sama antarnegara menjadi penting untuk membangun standar HAM yang universal sekaligus relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, melakukan silaturahmi kolaboratif dengan Perdana Menteri Shri Pabrita. Pertemuan ini bukan hanya ajang diplomasi formal, melainkan juga ruang untuk membangun kepercayaan, bertukar pandangan, serta memperkuat komitmen bersama atas pentingnya HAM. Melalui komunikasi yang terbuka dan konstruktif, kedua pemimpin menunjukkan bahwa isu HAM bukanlah agenda sepihak, melainkan tanggung jawab kolektif yang menuntut konsistensi serta komitmen berkelanjutan.

Diharapkan, kolaborasi lintas negara ini dapat membuka peluang terciptanya program-program nyata yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Baik melalui pendidikan HAM, penguatan regulasi, maupun mekanisme perlindungan yang lebih efektif, sinergitas tersebut diharapkan mampu menciptakan kualitas HAM yang lebih berdaya guna. Dengan begitu, perjuangan menegakkan HAM tidak hanya menjadi retorika politik semata, melainkan sebuah gerakan bersama yang menghadirkan keadilan, kesetaraan, dan keberpihakan nyata pada setiap individu di tingkat nasional maupun internasional.(JN/Humas)