Masa persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 yang berlangsung di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, pada Kamis (19/6/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh para anggota Komisi XIII DPR RI dan dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Ibu Hj. Dewi Asmara, SH.,MH, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan lembaga pelaksana di daerah dalam rangka mendukung reformasi sektor keuangan dan hukum.
Acara ini dimoderatori oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Hj. Dewi Asmara, S.H., M.H., yang memandu jalannya diskusi secara interaktif dan konstruktif.
Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan RI, Irjen Pol. (Purn) Drs. Mashudi, beserta jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Kepala Komnas HAM, serta Direktur Jenderal Imigrasi.
Kehadiran para pimpinan instansi tersebut menunjukkan sinergi yang kuat dalam memperkuat sistem hukum nasional dan pelayanan publik, khususnya di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian.
Dalam sambutannya, Dirjen Pemasyarakatan Irjen Pol. (Purn) Drs. Mashudi menegaskan pentingnya kunjungan kerja ini sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sistem pembinaan di lapas serta perlindungan hak asasi manusia.
“Kami menyambut baik forum seperti ini sebagai sarana strategis untuk menyampaikan aspirasi dan tantangan nyata di lapangan. Dibutuhkan dukungan semua pihak, termasuk DPR RI, untuk memperkuat anggaran, infrastruktur, serta kebijakan pemasyarakatan yang berbasis kemanusiaan dan berkeadilan,” ujar Mashudi.
Sementara itu, Kalapas Kelas I Palembang, M. Pithra Jaya Saragih mengungkapkan melalui kegiatan ini, pihaknya menunjukan komitmen lembaga pemasyarakatan dalam mendukung fungsi pengawasan legislatif serta menjalin komunikasi yang lebih erat dengan para pemangku kepentingan.
“Melalui kegiatan ini kita bisa menyampaikan aspirasi dan saling mengevaluasi kinerja yang dilakukan khususnya id lingkungan Lembaga Pemasyarakatan,” pungkasnya.
Dalam sesi diskusi, berbagai isu strategis turut dibahas, seperti penguatan anggaran, peningkatan sarana dan prasarana, serta peran lembaga pemasyarakatan dalam mendukung pembangunan hukum nasional yang berkelanjutan.
Kunjungan kerja reses ini menjadi sarana penting dalam menyerap aspirasi langsung dari berbagai instansi dan masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.(JN)