Dalam National Statement-nya, Yasonna menyampaikan dukungan
pemerintah Indonesia terhadap pemajuan kekayaan intelektual dalam skala
nasional hingga global.“Indonesia berkomitmen penuh membuka potensi insan berbakat,
menghargai kreator dan inovator, serta memberikan pengetahuan untuk kepentingan
masyarakat,” kata Yasonna dalam Sidang Majelis Umum WIPO, Kamis (06/07/2023).
Ia menjelaskan Indonesia mendukung sistem Kekayaan
Intelektual global, salah satunya melalui aksesi Nice Agreement tentang
Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk meningkatkan sistem merek
nasional berstandar internasional. Menurutnya, kerja sama internasional di
bidang KI akan memberikan banyak manfaat.
“Kerja sama dan kemitraan internasional akan membentuk
lanskap yang memupuk kreativitas, merangkul keragaman, dan mendorong
pertumbuhan ekonomi,” tutur Yasonna.
Dalam momen sidang WIPO ini, Indonesia akan melalukan
penandatanganan perjanjian kerja sama dengan WIPO tentang Pendirian Pusat
Pelatihan KI Nasional.
“Indonesia dan WIPO akan melakukan kerja sama mendirikan
pusat pelatihan KI nasional untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
KI,” ungkapnya.
Di samping itu, lewat kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN
2023, Indonesia membawa ASEAN fokus pada pertumbuhan ekonomi global dengan
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam berkreasi dan
berinovasi.
Dalam skala nasional, Indonesia sendiri telah memiliki
Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.
Peraturan ini memainkan peran penting melestarikan dan mempromosikan warisan
budaya Indonesia yang kaya, sekaligus melindungi pengetahuan tradisional.
Sidang Majelis Umum WIPO ke-64 akan berlangsung pada 6-14
Juli 2023. Sidang ini dihadiri oleh 156 negara anggota WIPO. Indonesia
merupakan satu dari 88 negara yang menyampaikan National Statementnya dalam
sidang ini.
Menteri Hukum dan Ham memimpin Delegasi Republik Indonesia,
didampingi Wakil Tetap RI di Jenewa ( Watapri), Dirjen Kekayaan Intelektual;
dan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Luar Negeri.(Rel/Red)