Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM di Wilayah, Pelaksanaan Survei IPK/IKM, Survei Integritas, Kanwil Kemenkumham Sumut Kunjungi Lapas Kelas IIA Pematang Siantar

Bos com,PEMATANG SIANTAR - Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik Sumatera Utara Tim Kanwil Kemenkumham yang diwakili oleh Kepala Bidang HAM Flora Nainggolan, Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM Bram Gun Saulus Lumban Gaol beserta Staf Pemajuan HAM melaksanakan kunjungan penguatan layanan publik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA P.Siantar. Tim disambut dengan baik oleh Plt. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA P.Siantar, M. Tavip dan Kepala Seksi Binadik beserta Operator aplikasi IPK/IKM.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 2 tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) untuk acuan dalam meningkatkan kualitas layanan publik di lingkup Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Dalam kunjungan ini, Tim memberikan penguatan, arahan dan bimbingan untuk pelaksanaan pengisian survery IPK/IKM sarana dan prasarana pelayanan publik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA P.Siantar Pada hari Jumat 22/04/2022).

“Kami berharap Pengisian Survey IPK/IKM dan Pelayanan Publik berbasis HAM  di Lapas Kelas IIA P.Siantar untuk tetap dilakukan dengan memperhatikan standar minimum responden, untuk itu dibutuhkan Tim Work yang solid supaya dapat terlaksana dengan baik”, ujar Flora. 

Plt. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA P.Siantar menyampaikan ucapan terimakasih untuk apresiasi dari Tim Kanwil Kemenkumham Sumut. Hasil dari Tim Work yang baik disini karena SDM  sudah memahami Sistem kerja yang telah diterapkan. 

Dalam kunjungan ini, Operator IPK/IKM juga menyampaikan Kendala2 yang dihadapi dalam pengisian Survey sehingga dapat diberikan Solusi oleh Tim Kanwil Kemenkumham Sumut. Kegiatan di akhiri dengan peninjauan sarana dan prasarana Pelayanan Publik berbasis HAM, Ruangan Pos Yankomas, Fasilitas ruangan bermain anak, ruang laktasi dan sarana layanan publik lainnya.(JN)