Para orang tua alumni menilai, penghapusan SPM selain berdampak terhadap peningkatan Akreditasi Politeknik Negeri Medan (Polmed) juga terhadap kegiatan peningkatan mutu di kampus, kata Direktur Polmed M Syahruddin ST MT saat menerima audiensi pengurus BEM, organisasi kemahasiswaan lainnya dan ratusan mahasiswa di Gedung Z lantai 5 Polmed , Kamis (20/9).
Karena keterbatasan dana SPM, muncul inisiatif para orangtua untuk menggalang dana agar anaknya (mahasiswa) kembali mengikuti kegiatan di kampus. Salah satunya mengadakan kegiatan pembentukan karakter mahasiswa bekerja sama dengan Rindam I/Bukit Barisan.
"Banyak para orangtua yang dulu pernah kuliah di Polmed ingin agar anaknya kembali kuliah di kampus ini. Mereka mengetahui bahwa dana SPM sudah dihapuskan. Nah, timbullah ide para orangtua untuk menggalang dana agar masa depan anaknya di kampus lebih terjamin dengan berbagai kegiatan yang kita adakan," katanya.
Diingatkannya, bahwa Keputusan penggalangan dana SPM dicetuskan dalam rapat pleno bersama para senat pada Maret 2016 silam. Dalam rapat itu diputuskan dibuat SK agar setiap mahasiswa membayar dana SPM senilai Rp 4 juta.
Pada sesi diskusi, Ketua BEM Polmed Raja Siregar mempertanyakan pengutipan dana SPM ini yang sebelumnya sudah bergulir sejak 2017. Sebab, mahasiswa stambuk 2015 ini menyebut, dirinya sudah membayar uang senilai Rp 2 juta.
Menjawab pertanyaan itu, Syahruddin mengatakan, dahulunya dana pengutipan bernama bantuan orangtua siswa (BOM) dan memang benar senilai Rp 2 jIuta."Namanya bukan SPM, tapi bantuan orangtua mahasiswa atau BOM sebesar Rp 2 juta. Kedua dana ini, BOM dan saat ini bernama SPM, menggunakan satu rekening yang sama yang kegunaannya untuk digunakan ke Rindam dan kegiatan di kampus. Tujuannya, untuk sumbangan peningkatan mutu dan juga meningkatkan akreditas kampus," ucapnya.
Dikatakannya lagi, meningkatnya kualitas dan karakter mahasiswa, memudahkan peningkatan akreditasi Polmed. Saat ini, dari 17 program study yang ada seluruhnya sudah berakreditasi A dan B. Secara institusi Polmed sendiri saat ini sudah memiliki akreditasi B.
"Kalau akreditasi sudah B, itu ikut memudahkan alumni melamar CPNS. Karena kalau akreditasi C, itu tidak diterima jadi PNS, bahkan diperusahaan-perusahaan juga akan sulit mereka diterima," ungkapnya.
Akan tetapi peningkatan kualitas ini menurutnya tidak membuat mereka terbebas dari berbagai tudingan pungli. Alhasil, pihak inspektorat dari Kemenristekdikti melakukan audit, dan kemudian memerintahkan penghentian SPM tersebut. Meski tidak ditemukan adanya pelanggaran, namun pihak inspektorat memerintahkan agar hal itu dihentikan.
"Kami patuhi, namun ini akan berimplikasi pada penghentian berbagai upaya peningkatan mutu yang bersumber dari dana SPM tersebut. Kami tidak dapat berbuat banyak, karena disisi lain Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang harusnya menjadi hak mahasiswa juga tidak kami terima dari negara sesuai jumlah yang dibutuhkan," jelasnya.
Polmed akan tetap berupaya untuk menjaga proses pendidikan tetap berjalan meskipun dengan berbagai keterbatasan yang ada. Mereka memastikan seluruh upaya peningkatan mutu akan kembali berjalan tanpa adanya SPM dengan catatan bantuan operasional Perguruan tinggi negeri (BOPTN) dapat mereka terima dari pemerintah sesuai kebutuhan mahasiswa.
Hadir pimpinan lembaga dan Wakil Direktur 1-4: Nursiah, Abdul Rahman, Nisfan Bahri dan Berta Br Ginting.(Dame)