Bos com,MEDAN- Fraksi Hanura-PKB DPRD Kota Medan menyoroti tajam pengajuan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Fraksi ini menegaskan, kenaikan anggaran harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran menjelang akhir tahun.
Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Hanura-PKB DPRD Medan, Lailatul Badri, dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun 2026, Senin (14/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua DPRD Medan H Zulkarnaen dan Hadi Suhendra, serta dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap dan jajaran pimpinan OPD Pemko Medan.
Fraksi Hanura-PKB mencatat, pendapatan daerah dalam Rancangan P-APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp7,13 triliun, naik sekitar 5,05 persen dibanding APBD sebelum perubahan sebesar Rp6,79 triliun.
Namun, di tengah kenaikan pendapatan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru turun 5,59 persen, dari sekitar Rp4,10 triliun menjadi Rp3,87 triliun.
Sebaliknya, pendapatan transfer meningkat dari sekitar Rp2,68 triliun menjadi Rp3,26 triliun atau naik 21,20 persen.
Selain pendapatan, sorotan tajam diarahkan pada sisi belanja. Belanja daerah dalam P-APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp7,73 triliun, naik 12,03 persen dari APBD sebelum perubahan sekitar Rp6,90 triliun.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah Dinas SDABMBK, yang anggarannya melonjak 23,12 persen dari sekitar Rp830,80 miliar menjadi Rp1,02 triliun.
“Apakah penambahan 23,12 persen ini murni didasari kebutuhan darurat keselamatan warga, atau sekadar langkah reaktif ‘asal habis anggaran’ di ujung tahun?” ujarnya.
Lailatul Badri juga meminta Pemko Medan memberikan jaminan agar anggaran sekitar Rp1,02 triliun tersebut dapat terserap efektif, tepat waktu dan tepat mutu tanpa berujung pada Silpa.
Sorotan berikutnya diarahkan kepada Dinas Perkimcikataru. Anggarannya meningkat dari sekitar Rp567,09 miliar menjadi Rp749,28 miliar atau bertambah sekitar Rp182,18 miliar (32,12 persen).
Di sektor kesehatan, Fraksi Hanura-PKB justru mempertanyakan penurunan anggaran Dinas Kesehatan sebesar 1,88 persen, dari sekitar Rp1,224 triliun menjadi Rp1,201 triliun.
Penurunan itu dinilai tidak sejalan dengan masih banyaknya keluhan warga mengenai pelayanan kesehatan, mulai dari birokrasi administrasi, kepesertaan UHC hingga kondisi fasilitas kesehatan.
Ia meminta Pemko Medan menjelaskan alasan pemotongan anggaran tersebut sekaligus strategi membenahi pelayanan di RSUD Bachtiar Djafar, RSUD Dr Pirngadi dan seluruh puskesmas.
“Bagaimana strategi pemerintah dalam membenahi sistem pelayanan kesehatan Kota Medan secara menyeluruh agar benar-benar menjadi pelayanan yang layak, responsif dan humanis?” kata Lailatul Badri.
Sementara itu, sektor pendidikan mendapat tambahan anggaran menjadi sekitar Rp1,45 triliun, naik 3,89 persen. Fraksi Hanura -PKB meminta kenaikan tersebut benar-benar berdampak terhadap mutu pendidikan, kualitas tenaga pendidik, pelayanan pendidikan dan kebudayaan.
Dalam hal ini, Fraksi Hanura-PKB juga menyoroti Dinas Sosial yang mendapat tambahan anggaran 23,31 persen menjadi sekitar Rp174,34 miliar. Tambahan tersebut diminta diikuti perbaikan akurasi data penerima bantuan agar warga miskin dan kelompok rentan tidak kembali menjadi korban salah sasaran.
Di sektor transportasi, anggaran Dinas Perhubungan naik 12,03 persen menjadi sekitar Rp643,31 miliar.Ia mempertanyakan efektivitas tambahan anggaran tersebut, khususnya untuk Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).
Pasalnya, keluhan mengenai LPJU padam dan rusak masih banyak ditemukan. Dalam hal ini, Lailatul Badri juga mendesak realisasi rencana pembangunan Terminal Pasar Induk dan flyover di Simpang Selayang serta penertiban parkir liar, terminal atau pool bus liar dan PKL yang menggunakan badan jalan.
Ia meminta tambahan anggaran tersebut menjawab persoalan sampah, limbah industri, sanitasi Medan Utara, minimnya ruang terbuka hijau hingga lambannya respons terhadap pengaduan warga.
Untuk sektor UMKM, Fraksi Hanura-PKB meminta tambahan anggaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebesar sekitar Rp55,66 miliar benar-benar diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat.
Terakhir, Fraksi Hanura-PKB menyoroti lonjakan anggaran BPBD sebesar 68,46 persen menjadi sekitar Rp31,02 miliar.
.Menurut Lailatul Badri besarnya APBD bukan ukuran keberhasilan apabila anggaran tidak mampu menjawab persoalan mendasar warga Medan.(JN)