Bos com,JAKARTA- Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel kembali ditegaskan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) RI. Hal ini tampak dalam Pembukaan Penyusunan Laporan Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Penyusunan Laporan Kinerja Unit Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Tahun 2025 yang digelar di Movenpick Hotel Jakarta, Senin (10/11/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis KemenHAM dalam memastikan seluruh unit kerja memiliki standar kinerja yang terukur, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.
Pada sesi pemaparan, peserta yang berasal dari seluruh Indonesia sebagai perwakilan kantor wilayah KemenHAM mendapatkan penjelasan mendalam mengenai penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mulai dari manajemen perubahan, penataan sistem SDM, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Strategi peningkatan implementasi SAKIP turut disampaikan untuk memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi kinerja.
Diwakilkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Hotmonaria Damanik, Kakanwil KemenHAM Sumut-Kepri, Dr. Flora Nainggolan, menyampaikan bahwa pembekalan yang diperoleh dari pembukaan giat tersebut akan diimplementasikan menyeluruh di satuan kerja. Pengalaman tersebut nantinya akan menjadi dasar perbaikan kualitas penilaian di lingkungan Kanwil.
Selain itu, ungkap Hotmonaria, Kanwil Sumut juga akan meningkatkan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk berbagi praktik terbaik serta melakukan sosialisasi internal guna memperkuat pemahaman pegawai mengenai urgensi reformasi birokrasi. Upaya ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Kanwil Sumut dalam mendukung KemenHAM mewujudkan pelayanan publik yang semakin profesional, akuntabel, dan sesuai prinsip HAM.(JN)