Inspektur Wilayah 1 Kementerian HAM RI, Andriyanto, dalam sambutannya menekankan paradigma baru pengelolaan risiko institutional. “Manajemen risiko bukan lagi sekadar dokumentasi administratif, melainkan instrumen strategis yang harus diimplementasikan secara operasional dalam lingkungan kerja,” tegas Andriyanto.
Lebih lanjut, Andriyanto menjelaskan bahwa workshop ini dirancang sebagai langkah preventif terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur dalam memahami, mengukur kinerja, memonitor berbagai risiko potensial, serta memastikan efektivitas kebijakan pengendalian risiko yang telah ditetapkan.
Kepala Kantor Wilayah HAM Sumatera Utara dan Wilayah Kerja Kepulauan Riau, Dr. Flora Nainggolan, bersama seluruh pejabat manajerial turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.
Flora menggarisbawahi pentingnya pemahaman komprehensif terhadap lima komponen SPIP terintegrasi, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pelaksanaan pengendalian. “Implementasi manajemen risiko yang terstruktur akan menjadi fondasi prediktif dalam mengantisipasi berbagai ancaman dan tantangan institutional dengan pertimbangan yang matang dan terukur,” ujar Flora.
Sebagai narasumber utama, Auditor Madya dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta, Dyah Sulistyowati, memberikan pemaparan mendalam mengenai metodologi penyusunan mitigasi risiko yang efektif dan berkelanjutan. Rapat ini merupakan bagian dari upaya sistematis Kementerian HAM RI dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penguatan sistem pengendalian internal yang responsif terhadap dinamika risiko organisasi.(JN)