Dalam sambutannya, Haposan menekankan pentingnya kesiapan para PK dalam memahami perubahan mendasar dalam KUHP baru, mengingat posisi mereka sebagai aktor kunci dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.
''Dengan perubahan yang signifikar dalam KUHP ini, para PK dituntut untuk meningkatkan kompetensinya agar bisa mengawal proses pemasyarakatan secara profesional dan adaptif. Pelatihan ini adalah salah satu wujud konkret upaya tersebut," ujar Haposan.
Pelatihan ini dihadiri langsung oleh para Kepala UPT Pemasyarakatan se-Kota Bengkulu serta perwakilan dari Pengadilan Negeri, Kepolisian, dan Kejaksaan Negeri Bengkulu, nenunjukkan sinergi antarlembaga penegak hukum dalam menyambut era baru penegakan hukum pidana.
Selain dikuti secara daring, kegiatan ini juga melibatkan para Pembimbing Kemasyarakatan dari daerah seperti pos Bapas Curup, Arga Makmur, dan Manna secara virtual. Dengan begitu pelatihan ini mampu menjangkau seluruh jajaran PK di wilayah Bengkulu tanpa terkendala jarak.
Melalui pelatihan ini, Kantor Wilayat Ditjenpas Bengkulu berharap para PK nampu menyesuaikan diri dengar sistem hukum yang baru serta melaksanakan tugaspembimbingan dengan semangat reformasi hukum yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan sosial.(Rel)