Lemahnya pengawasan dari Pemerintah Kota Medan terhadap pembangunan gedung-gedung hingga mulai beroperasi disorot oleh DPRD Kota Medan.
Menurut mereka, hal itu seharusnya tidak terjadi mengingat pembangunan gedung-gedung khususnya yang akan digunakan untuk tempat bisnis publik harus dipastikan standarnya demi keamanan publik.
Hal itu dikatakan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Simanjuntak saat melakukan inspeksi mendadak ke Hotel Grand Central di Jalan Sei Belutu, Kota Medan, Selasa, 24 Juni 2025. Saat inspeksi ini terungkap jika hotel tersebut masih belum memiliki sertifikat laik fungsi (SLF) meski sudah berdiri hampir setahun.
"Hampir setahun sudah sejak tahun 2024, ketika saya masih anggota Komisi 4 DPRD Medan untuk izin SLF pun tidak ada bisa ditunjukan.Sampai bangunan aula ini selesai, tapi segala perizinan tidak ada," kata Paul yang melakukan sidak didampingi anggota Komisi IV lainnya seperti Lailatul Badri, Yusuf Ginting, Edwin Sugesti Nasution, Datok Iskandar Muda dan Zulham Effendi.
Ia mengatakan bahwa dari tahun 2024, pihak management hanya menyampaikan akan lakukan pengurusan, tapi tidak juga dilakukan.
"Ini sudah tahun 2025 jadi hampir setahun izin apa pun tidak ada dimiliki hotel ini, selalu berjanji akan mengurus termasuk pemenuhan ruang terbuka hijau pun tidak ada.Berapa kebocoran PAD, serta pengawasan dari OPD Pemko Medan tidak ada patut kita pertanyakan karena ini sudah tindakan pembiaran,"kata Paul.
Dihadapan pihak Komisi 4 DPRD Medan, David mewakili management Grand Central Hotel hanya terdiam serta mengakui kesalahan yang telah dilakukan.
"Kami tidak membela diri, kami tetap salah. Dan ini akan saya kepada pihak management ," katanya.
Namun, tetap saja David mewakili management Grand Central Hotel tak dapat berkata apa pun saat itu yang saat itu tidak bisa mengambil keputusan apa pun.
"Saya tidak bisa mengambi keputusan apa pun disini,” katanya singkat.
Karena hanya bertemu dengan perwakilan managemen yang tidak dapat mengambil keputusan, Komisi IV DPRD Medan memilih tidak melanjutkan pertemuan. Mereka mendorong agar Pemko Medan lebih ketat melakukan pengawasan.(S.Smjk)