Ketua BKD DPRD Medan, Lailatul Badri meyebutkan, jika pihaknya belum menerima langsung aduan dari pelapor. Saat ini, lanjutnya, pihak BKD masih menunggu hasil proses hukum dari Polda Sumatera Utara (Sumut).
"Perkara itu masih ditangani Polda Sumut. Jadi kami masih menunggu hasil dari aparat penegak hukum, apakah benar atau tidaknya," ucapnya, Senin (12/5). "Jadi kita tunggu saja proses dari polisi ya," imbuhnya.
Sementara itu, Andryan (24) pemilik usaha Billiar Xana & Cafe menceritakan awal pelaporannya bermula karena keberatan kepada Salomo yang meminta tambahan jumlah uang setoran. Andryan menyatakan, kesepatakan untuk menyetor ke Salomo karena terpaksa. Sebab, ada dugaan pengancaman menutup atau melakukan penyegelan usahanya.
"Kami sudah sempat bertemu membahas soal ini sebelumnya di suatu tempat pada 8 Februari lalu," katanya saat dihubungi.
Dalam pertemuan itu, Salomo menyinggung soal pajak yang dibayarkan oleh Andryan. Andryan menyebut nominal pajak bulanan usahanya sebesar Rp1,5 juta, tetapi Salomo menilai seharusnya pajak yang dibayar mencapai Rp12 juta per bulan.
Andryan mengklaim bahwa isu pajak tersebut dijadikan alasan oleh Salomo untuk meminta setoran bulanan sebesar Rp5 juta. "Dan karena saya takut ya, saya sepakatla untuk setor Rp4 juta perbulan. Dan pembayarannya itu sudah beberapa kali dibayarkan lewat stafnya," ujar Andryan.
Namun, seiring berjalannya waktu, kata Andryan, Salomo meminta untuk menambah Rp1 juta lagi. Selanjutnya karena tidak terima Andryan akhirnya melapor ke Polda Sumut atas dugaan pemerasan. Saat ini, laporam tersebut masih dalam proses penyelidikan.(S.Smjk)