Dalam agenda tersebut, Direktur Kepatuhan HAM, Pungka Marudut Sinaga didampingi oleh Kepala Kanwil Kementerian HAM Sumut, Dr. Flora Nainggolan, beserta jajaran pejabat struktural melakukan penelaahan terhadap praktik operasional perusahaan dan memberikan masukan konkret terkait pengelolaan bisnis berbasis HAM.
Pungka menyampaikan bahwa“Lebih dari 160 negara telah berkomitmen memajukan 10 Prinsip United Nations Global Compact (UNGC) yang terangkum di dalam empat tema: HAM, kerja layak (decent work), lingkungan, dan anti-korupsi. Ada dua prinsip di dalam koridor HAM: (1) bisnis harus mendukung dan menghormati perlindungan HAM yang dinyatakan secara internasional; dan (2) memastikan bahwa bisnis tidak terlibat dalam pelanggaran HAM”.
"Kami mendorong setiap entitas bisnis untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam seluruh rantai operasionalnya. Ini bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi investasi jangka panjang yang memperkuat keberlanjutan bisnis," ujar Kakanwil KemenHAM Sumut dalam arahannya kepada manajemen PT. Palmindo.
Kunjungan ini menekankan pentingnya keselarasan antara kepentingan bisnis dengan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pihak Kementerian HAM memberikan imbauan agar perusahaan konsisten menjalankan operasional bisnis dengan mengindahkan regulasi yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM untuk mencegah potensi pelanggaran.(JN)