Pembinaan dan Penyampaian Informasi Terhadap Notaris Kabupaten Tapanuli Utara dan Toba -->

Pembinaan dan Penyampaian Informasi Terhadap Notaris Kabupaten Tapanuli Utara dan Toba

17 Desember 2022, 17 Desember

Bos com,SIBORONGBORONG - Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Min Usihen anggota Majelis Pengawas Pusat (MPP) Notaris, Direktur Perdata Santun Maspari Siregar dan Direktur Instrumen HAM Betni Humaris Purba melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Tapanuli Utara. Alex Cosmas Pinem Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM dan Parlindungan Siregar Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborong-borong jadi perwakilan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara pendampingan pelaksanaan kunjungan kerja.


Kunjungan kerja ini sebagai bagian dari pembinaan dan penyampaian informasi kepada notaris yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba. Dalam kesempatannya Min Usihen menyampaikan bahwa Notaris merupakan pejabat publik yang diberikan kewenangan untuk membuat akta yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian formil dan materil dan mengikat para pihak. “Peran Notaris sangat vital dalam hubungan hukum para pihak. Notaris  diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” kata Min Usihen di Siborong-borong.(Jumat,16/12/22

Dalam kesempatan yang sama Santun menyampaikan tiga hal penting yang wajib dilakukan Notaris. Tiga hal kewajiban notaris yaitu melakukan pendaftaran GoAML (Go Anti Money Laundering), Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) oleh notaris.


Tiga kewajiban tersebut merupakan amanat dari Peraturan Perundang-Undangan, guna mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Selain hal tersebut diatas, juga dalam rangka mendorong Indonesia dapat menjadi anggota dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).


FATF merupakan organisasi inter-govermental yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan infrastruktur untuk mencegah dan memberantas kegiatan pencucian uang dan memberantas kegiatan pendanaan terorisme. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan dari negara lainnya bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki komitmen dalam penegakan hukum dan tempat yang aman untuk berinvestasi bagi investor.


Dalam kesempatannya, Alex menyampaikan harapannya agar notaris membuat panduan atau pedoman anti pencucian uang terkait layanan pembuatan akta dan aktif menerapkan PMPJ.


Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Tapanuli Raya Anggiat Mikael Pasaribu menyambut baik kunjungan kerja dan berharap kegiatan bincang santai bersama Notaris dapat dilaksanakan berkelanjutan. Pertemuan notaris memiliki dampak positif bagi pembinaan Notaris. Anggiat menyampaikan bahwa hal-hal yang disampaikan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan Notaris Tapanuli Raya mendukung penuh program pemerintah tersebut.(JN)

TerPopuler