Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Utara, Dwi Aries Sudarto. Dwi menyampaikan bahwa perlunya pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara meningkatkan kesadaran akan aspek HAM yang sangat luas menyetuh kehidupan sehari-hari.
“Kami berharap dalam pertemuan ini menghasilkan sesuatu dan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara sebagai pembina untuk membantu Pemeritah Provinsi Sumatera Utara dalam upaya perwujuda Sumut Bermartabat dengan pemenuhan HAM terhadap masyarakat”, ujar Dwi.
Menjadi narasumber, Kepala Subbidang Pemajuan HAM dalam paparannya menyampaikan bahwa OPD harus berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasinal Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025 pada pelaporan, supaya penilaian pada periode B12 kedepan mendapat hasil maksimal pada pelaporan yang akan berlangsung pada 28 November 2022 - 5 Desember 2022.
“Bahwa Biro Hukum memiliki peran penting sebagai penggerak bagi OPD dalam menghimpun kegiatan dari OPD yang diminta pada Perpres 53 Tahun 2021. Kami berharap terus terjadi kerjasama dan koordinasi yang berkesinambungan untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Utara dengan slogan Sumut Bermartabat berpedoman Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5 HAM)”, ujar Desni.(JN)