Cegah ABH Putus Sekolah, Tim Yankomas Kanwil Kemenkumham Sumut Lakukan Koordinasi Dengan Dinas Pendidikan Kota Medan -->

Cegah ABH Putus Sekolah, Tim Yankomas Kanwil Kemenkumham Sumut Lakukan Koordinasi Dengan Dinas Pendidikan Kota Medan

27 Oktober 2022, 27 Oktober

Bos com,MEDAN - Pendidikan adalah hak warga negara khususnya anak. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya serta mendapatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan. Dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan tersebut, Kanwil Kemenkumham Sumut diwakili Kabid HAM Flora Nainggolan bersama-sama dengan Perancang Perundang-undangan dan Penyuluh Hukum kunjungi Dinas Pendidikan Kota Medan. Tim diterima oleh Kasi Kurikulum PAUD dan PNF Azriani didampingi Nirwan dan Suryanto. (27/10)


“Terdapat permasalahan yang dikomunikasikan masyarakat ke Kanwil Kemenkumham Sumut melalui layanan Yankomas terkait adanya ABH yang mengalami kekerasan seksual dan membutuhkan pendidikan lanjutan. Pelayanan komunikasi masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia dan salah satunya bentuk kegiatannya adalah pelaksanaan koordinasi yang sebagaimana sekarang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Medan sebagai upaya memberikan layanan HAM terbaik bagi masyarakat”, demikian disampaikan Flora mengawali kegiatan.


Menanggapi hal tersebut, Azriani menyampaikan bahwa Pendidikan Kesetaraan merupakan pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A,B,C dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik. Dasar hukum pendidikan kesetaraan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991. Pemerintah daerah yang melaksanakan pembinaan pendidikan kesetaraan yang ditujukan kepada satuan pendidikan dan warga negara yang tidak berkesempatan akses pendidikan formal. Di Kota Medan sendiri menyelenggaran hal tersebut dan Gratis dengan syarat yang sederhana. Pendidikannya juga dilakukan secara daring dan khusus ABH yang tadi disampaikan, segera akan kami bantu supaya dapat melanjutkan pendidikannya.


Merespon hal tersebut, Flora menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan atensi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan dalam percepatan penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat.(JN)

TerPopuler