Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ikut Pembukaan Kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan BMN Semester II Tahun Anggaran 2021 -->

Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ikut Pembukaan Kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan BMN Semester II Tahun Anggaran 2021

26 Januari 2022, 26 Januari

Bos com,JAKARTA – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta mengikuti kegiatan Pembukaan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Semester II Tahun Anggaran 2021, di Aula Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta,pada hari Rabu (26/1/2022)

Kegiatan yang di selenggarakan selama 3 (tiga) hari oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta dibuka oleh Ibnu Chuldun selaku Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan diikuti oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Operator Pengelola Keuangan.


Kegiatan diawali dengan laporan penyelenggaraan oleh Kepala Divisi Administrasi, Sorta Delima L.Tobing menyampaikan tujuan terselenggaranya kegiatan ini yaitu untuk dapat meningkatkan kemampuan kompetensi bagi para penyusun laporan keuangan dan BMN dalam menyajikan laporan keuangan baik tingkat wilayah dan satuan kerja yang berkualitas, akurat, transparan dan akuntabel sehingga terwujud laporan keuangan Kemenkumham dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Selanjutnya, Bapak Ibnu Chuldun dalam sambutannya berpesan kepada seluruh satuan kerja untuk melakukan perbaikan pada proses pelaksanaan anggaran pada setiap subbagian atau pelaksana kegiatan. “Pedomani disbursement plan yang telah ditetapkan supaya dapat meningkatkan realisasi anggaran secara maksimal”, ujar Ibnu Chuldun. 

Beliau juga mengapresiasi 3 satuan kerja yang memiliki realisasi penyerapan tertinggi yaitu Lapas Kelas I Cipinang, Rutan Kelas I Cipinang dan Rutan Kelas I Pondok Bambu.


Adapun narasumber yang hadir dalam kegiatan ini yaitu Fredy Hendrata, Azwar Nugroho Al Amin, Aryo Pamungkas dan Herlina Puspitasari dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), serta Anggia Boantua Siahaan dan Yulia Fida dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.(JN)

TerPopuler