Kegiatan ini diketuai oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Flora Nainggolan serta tim subbid Pelayanan AHU. Selain untuk menjalin koordinasi, kegiatan ini juga bertujuan menyamakan persepsi antara APH dengan notaris mengenai Fungsi notaris.
Berdasarkan data yang ada pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, diketahui bahwa per 22 September 2021 diketahui terdapat 99 permohonan pemeriksaan Notaris dari Aparat Penegak Hukum, hal ini mengindikasikan bahwa dalam menjalankan jabatannya terdapat beberapa Notaris yang kemungkinan menjalankan jabatannya tidak sesuai dengan UUJN dan peraturan terkait lainnya. 
Bertindak selaku Narasumber yaitu Ketua Pengda Tapanuli Raya (Anggiat Mikael Pasaribu) dan Aipda P. Damanik (Polres Toba). Dalam kegiatan diskusi dibahas mengenai bagaimana profesi Notaris yang rentan dengan permasalahan hukum. Diharapkan dengan adanya kegiatan FGD ini, maka Notaris dapat lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya, sehingga kedepannya tidak akan ada lagi permintaan pemeriksaan terhadap Notaris oleh APH.(JN)