Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Bengkulu dan jajarannya menargetkan tahun 2021 ini dilingkungannya meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Rombongan yang terdiri dari 13 orang anggota Pokja akan berkunjung ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan pada hari ini guna melakukan kunjungan studi tiru serta membangun pertukaran informasi tentang upaya dan langkah-langkah pembangunan Zona Integritas menuju WBK.
Mengawali pembahasan, Imam Suyudi menyampaikan selamat datang kepada rombongan jajaran Kanwil Kemenkumham Bengkulu dan mengucapkan terimakasih kepada Kepala Divisi Kemenkumham Bengkulu Kurniaman Telaumbenua dan beserta Tim Pokja yang telah sudi mengunjungi Kanwil Sumatera Utara dan menjadikan Sumatera Utara ini sebagai pilot project bagi Kanwil Bengkulu untuk melakukan studi tiru dalam meraih target kinerja WBK/WBBM.
"Kami di Sumatera Utara, tahun ini (2021) menargetkan 30 UPT baik Imigrasi maupun Pemasyarakatan, termasuk seluruh Divisi pada Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara untuk meraih predikat WBK/WBBM yang mana pelayananan kinerjanya akan terus ditingkatkan," tutur Imam.
Selanjutnya pada kesempatan yang sama Kurniaman Telaumbanua menyampaikan terimakasih kepada Kanwil Sumatera Utara yang telah menerimanya dengan baik.
"Sebelumnya kami mohon maaf, seharusnya kami dapat hadir lengkap bersama dengan pimti yang lain namun karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan maka kami yang mewakili beliau. Kami sangat mengapresiasi dengan Sumatera Utara yang begitu luar biasa, sangat welcome dan solid untuk menerima kami beserta rombongan." ucap Kurniaman
Kemudian untuk berbagi pengalaman, Imam Suyudi menyampaikan paparan strategi tentang langkah-langkah pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dihadapan para rombongan Kanwil Kemenkumham Bengkulu.
Tampak hadir dalam pembahasan ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Purwanto dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Anak Agung Gde Krisna serta para pejabat administrator Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.(JN)