Acara ini dihadiri oleh peserta yang terdiri dari Perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Dalam paparannya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyampaikan materi mengenai “Peranan Kementerian Hukum dan HAM R.I dalam Pengesahan Koperasi”. Pengesahan Koperasi sebagai Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I merupakan amanat dari Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi.Dengan adanya ketentuan peraturan tersebut maka Kemenkumham memiliki kewenangan legal administrasi untuk mengesahkan ataupun menolak permohonan Koperasi.
