Tak hanya itu, pengorekan drainase dikerjakan asal-asalan. Bekas pengorekan tak langsung diangkut. Hal itu akan sangat mengganggu para pengendara yang melintasi kawasan itu. Apalagi jika hujan, jalanan jadi berlumpur.
"Anggaran perbaikan infrastruktur hampir Rp 1 triliun tahun ini, dana begitu besar kita harapkan dapat memperbaiki infrastruktur di Medan. Ternyata, kalau dilihat di lapangan kita merasa kurang puas. Parit dikorek asal-asalan, banjir pun masih terjadi setiap kali datang hujan,"ujar anggota DPRD Medan H Salman Alfarisi Lc, MA kemarin (9/9/2018).
Sekretaris Komisi D yang membidangi pembangunan infrastruktur ini menilai, anggaran besar tidak dimanfaatkan sesuai dengan kondisi dan perencanaan. Pola pembangunan tidak bagus. Ditambah lagi, Pemko Medan kurang melakukan pengawasan, sehingga rekanan proyek cenderung asal-asalan bekerja.
Politisi PKS ini mencontohkan drainase buruk di kawasan Medan Tuntungan. "Jalan dan parit di sana sangat butuh perbaikan. Apalagi kalau musim hujan, banjir dimana-mana,"sebutnya.
Bekas pengorekan drainase juga tak luput dari perhatian Ketua DPC PKS Kota Medan ini. Seperti di Jalan Harapan Pasti, Medan Denai. Jalanan berlumpur akibat tidak diangkut bekas pengorekan drainase, sehingga mengganggu pengendara melintas di sana. "Perlu dievaluasi itu kontraktornya. Kenapa dia bisa memenangkan tender perbaikan drainase itu," tegasnya.
Karena seharusnya, lanjut Salman, kontraktor tersebut sudah mengetahui bahwa masalah tanah, bekas galian drainase yang tak langsung diangkut bakal dikomplain masyarakat. "Pengawasan dan sanski yang tegas dari Pemko Medan, agar rekanan proyek tidak asal-asalan lagi",tegas Salman.