“Survei ini menjadi alat ukur bagi kita sebagai bahan evaluasi atau perbaikan pelayanan publik. Misalnya regulasi, Sumber Daya Manusia atau petugasnya maupun alat ukurnya. Evaluasi ini dilaksanakan untuk meriviu kembali hal yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan deviasinya tidak begitu besar dan dapat dilakukan perbaikan bila diperlukan,” ucap Purwan
Adelina Octavia Sihombing, perwakilan BPS Provinsi Sumut menyampaikan beberapa variabel kepuasan konsumen terkait survei ini yakni persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan serta sarana dan prasarana. Adelina menganjurkan, pengisian survei sebaiknya dilakukan setelah pengguna layanan menikmati pelayanan secara keseluruhan hingga kebutuhannya terpenuhi.
“Pengguna layanan yang telah menerima layanan secara keseluruhan, mulai dari kehadiran diawal hingga layanan selesai merupakan pengguna yang dapat dijadikan sebagai responden. Dari survei ini kemudian kita juga harus mengevaluasi, membuat rekomendasi perbaikan pelayanan publik kemudian dilakukan tindak lanjut,” jelas Adelina.
Dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai III, kegiatan turut diikuti oleh Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Bram Gun Saulus Lumban Gaol; Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Desni Prianty Eff Manik serta Operator Survei IPK-IKM dari setiap Divisi. (JN)