Para mahasiswa memprotes adanya indikasi korupsi di pengutipan restribusi parkir di seputaran Kotapinang. Begitu juga tentang pajak Pendapatan daerah yang lebih bersinergi. HMI cabang Labuhanbatu Raya dan Forkab Labuhanbatu Selatan atas dasar UU No. 9 tahun 1998 tentang berpendapat di depan umum, serta memperhatikan UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah.
Pada orasi para anak yang tergabung di payung HMII labuhanbatu selatan ini bertindak selaku koordinator lapangan Romadoni berharap "agar para koruptor dan penyalahgunaan jabatan lebih terprogresif serta bersikap bagaimana membangun Labuhanbatu Selatan lebih baik," ujarnya.
Aksi demo di Kantor DPRD Labuhanbatu Selatan di sambut oleh H. Sutiman dan H.Khairul Harahap ( Unsur pimpinan dan wakil ketua ) dari fraksi Golkar .
Pimpinan DPRD Labuhanbatu Selatan, H. Khairul Harahap yang di dampingi H. Sutiman menyampaikan bahwa pengutipan restribusi dan perda bupati sudah sesuai dengan ketentuan dan perundang -undangan yang berlaku. (Sulaiman)