Penilaian itu disampaikan saat menanggapi penilaian PPBD berdasarkan zonasi dari sejumlah dewan di DPRD Medan dan Sumut seperti H Muhammad Hafez Fraksi PKS DPRD Sumut, Roby Barus fraksi PDI Perjuanagan, Zulkifli Lubis fraksi PPP. “PPDB berdasarkan zonasi belum maksimal dilakukan dan lebih efektif jika disetiap kecamatan minimal memiliki satu sekolah negeri hingga jenjang SLTA," ujar Boydo HK Panjaitan, Rabu (8/8/2018).
Menurut Boydo, pembangunan sekolah favorite lebih diutamakan, sebab sekolah itu untuk penempatan bagi siswa/i beprestasi dengan penilain terbaik. “Dari daerah mana saja boleh menjadi siswa/i disekolah itu, setelah lulus dari test maupun seleksi berdasaran nilai NEM terbaik. Dan mengenai zonasi akan terurus sendiri nantinya,” ujar Boydo saat ditemui di ruangannya.