Wantimpres Diketuai Laksda TNI Riyadi Syahardani : Jangan Sampai Diambil Orang Seperti Pulau Ligitan -->

Wantimpres Diketuai Laksda TNI Riyadi Syahardani : Jangan Sampai Diambil Orang Seperti Pulau Ligitan

19 Maret 2019, 19 Maret

MEDAN
            Tim kajian Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI (Wantimpres) diketuai Laksda  TNI Riyadi Syahardani berkunjung ke USU, Selasa (19/3). Rombongan diterima Rektor USU Prof Runtung Sitepu SH, Sekretaris Majelis Wali Amanat USU Dr Fahmi Natigor Nasution dan Ketua Pusat Kajian Selat Malaka USU Dr Ridwan Hanafiah SH MA.
Kunjungan itu disebut dalam rangka menghimpun data dan informasi tentang pemberdayaan Selat Malaka, dengan tema, “ Prespektif posisi strategis Selat Malaka”.
          Dr Ridwan Hanafiah mengatakan Selat Malaka merupakan salah satu selat terpenting di dunia dan asset strategis bangsa yang perlu dikawal dengan baik. Panjang Selat Malaka 800 Km, dan 550 Km nya berada di pulau Sumatra. Hal ini menunjukkan bahwa ¾ keberadaan Selat Malaka menghuni perairan Indonesia.
          Posisi strategis yang langsung berhadapan dengan Samudera Hindia sekaligus mempunyai sambungan strategis ke laut Pasifik, telah menjadikan selat ini menjadi jalur terpadat kedua setelah  Selat Hormuz di Timur Tengah. Jumlah kapal yang melintas Selat Malaka pada Maret 2016 terlihat dalam pantauan radar Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)  kapal cargo 3.519, kapal tanker 1.887 dan kapal lainnya 4.000 kapal.
          Namun dari segi pendapatan, bagi Indonesia hanya RP 1,2 triliun, sementara Malaysia Rp 6 triliun dan Singapura Rp 13 triliun lebih.  Ini dari hasil dari kontribusi  dan parkir dari kapal yang datang. Semua kapal harus lewat Selat Malaka, milik kita. Jadi kita melihatnya disini ada persoalan kelembagaan. Itu  memang daerah kemaritiman, namun di sana juga ada permasalahan Internasional, karena merupakan rute lalu lintas internasional. Jadi harus ada satu badan yang mengurusnya  supaya manajemen nya terkontrol,kata Ridwan.
          Kalau ada badan dan ornamen kantornya, maka bila ada permasalahan bisa cepat diatasi dan diselesaikan. “Sehingga saya sarankan, ini harus dikelola dengan top manajemennya dari Angkatan Laut, ditambah dari satuan lainnya, AD, AU dan Akademisi. Ini demi kepentingan bangsa. Jadi, kalau ditanaya kenapa penghasilan kita rendah, mungkin karena system manajemen kita yang tidak bagus. Kalau sudah ada badan, maka mudah terkontrol”,katanya.
          Sementara Laksada TNI Riayadi Syahardani mengatakan informsai dan data-data ini akan kita kumpulkan dan disampaikan ke Presiden sehingga diharapkan secepatnya ada keputusan seperti yang kita inginkan. Tim kajian USU ini mengharapkan adanya Badan Otorita Selat Malaka, maka nantinya akan kita rekomendasikan ke Presiden dan keputusan kita serahkan kepada Presiden. Namun kita mendorong penyelesaian Selat Malaka sesuai dengan yang kita inginkan.
           Perlu diselesaikan, antara lain masalah keamanan dan perlunya sosialisasi kepada nelayan kita agar mampu mengikuti peraturan lalu lintas laut internasional, sehingga tidak ada tuduhan nelayan kita melakukan tindak kejahatan, seandainya ada senggolan dengan kapal asing yang lintas. Juga perlu dibahas masalah limbah di Selat Malaka itu,katanya.
           Masalah Selat Malaka ini kan sudah lama, kenapa sekarang baru dibahas? Dijawabnya, mungkin sebagian sudah pada putus asa dan bahkan ada yang sebut filenya sudah sampai ke bulan. Karena ada bahasan dari tim kajian USU, maka kami tergugah lagi dan telah membentuk tim kajian Wantimpres dan ini merupakan respon kami untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah dari USU,  kami juga akan ke Batam. Untuk mendalami masalah dan mendapat informasi yang kita perlukan,katanya.
           Pada acara diskusi, beberapa peserta menekankan saran agar masalah Selat Malaka ini segera diselesaikan, jangan nanti kejadiannya seperti kasus  Pulau Ligitan, yang diambil Malaysia.
           Sementara Rektor USU Prof Runtung mengatakan pusat kajian Selat Malaka Sumatera dibentuk sebagai keperdulian USU terhadap Selat Malaka yang merupakan selat terpenting di dunia. Permasalahan yang terjadi di sana meliputi berbagai aspek yaitu ekonomi, politik, hukum dan lingkungan. USU telah mengambil inisiatif untuk melihat tantangan dan potensi globalisasi Selat Malaka melalui seminar yang diadakan Desember 2018 lalu. Seminar melahirkan kesepakatan perlunya menjalin kerja sama anatar USU, LIPI dan Lemhanas. USU menjadi inisiatir pembangunan konsorsium untuk penelitian bersama berbagai Universitas yang ada di kawasan Selat Malaka seperti Universitas Syiah Kuala, Universitas Malikul Saleh, Universitas Samudra, Universitas Riau dan Batam.Wantimpres diharapkan mendukung Pusat Kajian USU sehingaga dapat bekerja maksimal untuk kepentingan NKRI yang kita cintai ini, kata Runtung.
           Anggota Wantimpres yang hadir Kolonel Laut Bambang P, Kolonel Adm Waskita, Kolonel Inf Rui Duarte, Kolonel Laut Joko Edi S, Kolonel Laut Antonius YG, sementara dari USU terlihat antara  lain Prof Robert Sibarani, Lian Dalimunthe, Prof Thamrin, Prof Budiman Ginting  dan Prof Edy Warman. Diantaranya mengusulkan perlu dibentuk Badan Otoritas Selat Malaka. (Dame)
Teks foto : Rektor USU Prof Runtung Sitepu didampingi Dr Fahmi Natigor Nasution menerima tim kajian Anggota Wantimpres.

TerPopuler